#PERBAIKAN DATA PENERIMA BANSOS

Kami memiliki 50 berita tentang perbaikan data penerima bansos

Pendaftar kartu prakerja capai angka 43,3 juta dalam waktu tujuh bulan

Pendaftar kartu prakerja mencapai angka 43,3 juta dalam waktu tujuh bulan atau seperempat jumlah usia produktif di Indonesia yang ...

Mensos: BST jangan dibelikan untuk keperluan yang bukan kebutuhan pokok

Menteri Sosial RI Juliari P Batubara mengingatkan penerima manfaat bantuan sosial tunai (BST) agar tidak menggunakan dana bantuan ...

Komisi VIII DPR RI evaluasi bansos di Kota Bogor

Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Pemerintah Kota Bogor sebagai tugas pengawasan untuk evaluasi pelaksanaan ...

Bima Arya sampaikan tiga usulan penyaluran Bansos agar tepat sasaran

Wali Kota Bogor, Jawa Barat, Bima Arya Sugiarto menyampaikan tiga usulan kepada pemerintah pusat melalui Komisi VIII DPR RI ...

Pemkot Bogor targetkan Bansos tahap II dapat diterima 23.000 warga Non-DTKS

Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat menargetkan bantuan sosial (Bansos) tahap kedua untuk warga Kota Bogor terdampak ekonomi akibat ...

Kemensos minta pemerintah daerah segera verifikasi data penerima bansos

Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin (Ditjen PFM) Kementerian Sosial (Kemensos) meminta pemerintah daerah segera ...

Bima Arya akan sisir lagi perbaikan data penerima bansos

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menegaskan, akan menyisir kembali perbaikan data penerima bantuan sosial bagi warga Kota Bogor ...

DPRD Kota Bogor usulkan data penerima BLT terus divalidasi agar tepat sasaran

Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto mengusulkan data warga Kota Bogor terkena dampak ekonomi akibat COVID-19 terus divalidasi ...

Mensos serahkan bantuan PKH untuk warga Bekasi

Sebanyak 1.000 warga Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai ...

Selamatkan ekonomi Indonesia di tahun ketidakpastian politik

Kondisi perekonomian Indonesia tahun 2014 antara lain terlihat dari postur APBN 2014 yang telah disahkan DPR RI pada 25 Oktober ...